Cari Di Sini

Ada Unsur Politik Dibalik Penundaan Paripurna Revisi UU KPK

2/18/2016 12:08:00 PM

Sumber Foto : www.harianterbit.com

Jakarta, HanTer -

Sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), rapat paripurna (rapur) tidak dapat dilaksanakan apabila hanya dihadiri atau dipimpin oleh satu pimpinan DPR. Hal itu yang melatarbelakangi kemarin DPR membatalkan pengesahan revisi UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi inisiatif DPR, karena kemarin pimpinan DPR hanya ada Ade Komaruddin yang berada di Jakarta.

Sementara, empat pimpinan DPR lainnya, yakni Taufik Kurniawan, Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, sedang berada diluar kota dalam rangka kunjungan kerja (kunker) yang tidak bisa ditinggalkan.

Dibalik itu, Sekretaris Fraksi Partai Hanura (FHanura) di DPR, Dadang Rusdiana mengungkapkan, ada unsur kepentingan politik dari penundaan paripurna ini.

"Terlepas dari itu, karena dua fraksi tidak setuju (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra), mereka memanfaatkan situasi ini agar tak bisa diselenggarakan. Pak Agus (Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR dari FPD) dan Pak Fadli (Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindta) kan fraksinya menolak. Jadi ini teknis yang situasinya dimanfaatkan," kata pria yang biasa siapa Darus ini saat dihubungi, Kamis (18/2/2016).

Anggota Komisi X DPR ini pun tidak membantah, dengan adanya penundaan ini, maka bisa saja nantinya fraksi-fraksi yang menolak justru kembali mendukung revisi UU KPK.

"Ya ini kan kita menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) berikutnya, politik dinamis. Bisa jadi konsisten tapi bisa juga ada fraksi yang berubah," ujarnya.

Meski demikian, Darus mengatakan, revisi UU KPK ini seluruh tergantung pada sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kalau presiden bisa menerima atau melanjutkan revisi ini, maka DPR akan lanjut. Namun, kalau Presiden menolak, maka DPR tidak akan berani mengambil resiko untuk ngotot merevisi UU KPK.

"Apa yang disampaikan sikap presiden sangat menentukan, karena pendukung revisi UU KPK ini parpol pemerintah," ungkapnya.

Darus berharap, seluruh fraksi di DPR menyetujui terlebih dahulu revisi UU KPK disahkan melalui paripurna menjadi inisiatif DPR. Setelah itu, baru mendengarkan pendapat atau sikap Presiden terhadap revisi yang dinilai melemahkan lembaga anti rasuah ini.

"Di dalam rapat sebelumnya pernah disampaikan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) misalnya ingin menunggu presiden tapi akhirnya menolak. Ada keinginan seperti itu tapi bukan pendapat semua fraksi," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) di DPR, Hendrawan Supratikno berpendapat, siapapun yang mengulur-ulur waktu rapur pengesahan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR, pastinya mereka akan capek sendiri. Namun, Hendrawan berpikir positif bahwa penundaan ini pertimbangannya karena minggu-minggu banyak sekali penugasan anggota DPR keluar kota.

"Sebenarnya informasi yang akurat ada pak Ade Komaruddin yang juga sangat sibuk karena Munas Golkar," kata Hendrawan membela Agus Hermanto dan Fadli Zon.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini juga memastikan, revisi UU KPK ini sudah ada Naskah Akademik (NA) yang baru dan sudah tidak ada lagi pembatasan usia KPK menjadi 12 tahun. ‎"Revisi ini pilihan kami fokus, sebab kalau melebar nanti kembali ke NA yang lama 13 butir atau 13 pokok perubahan," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR ini juga enggan berandai-andai apabila Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK. ‎"Loh kalau soal presiden serahkan ke presiden, kalau presiden menolak, belum siap, ya kita lihat nanti jangan berandai andai dulu," tuturnya.

Ketika ditanya, apakah penundaan rapur ini ada hubungannya menunggu Presiden Jokowi pulang dari Amerika Serikat (AS) dalam rangka kunjungan kerja (kunker), Hendrawan mengatakan hal itu hanya spekulasi belaka.

"Ada yang berspekulasi pak Presiden menelpon Ketua DPR untuk meminta penundaan, terus ada yang berpspekulasi hari ini hujan lebat sehingga Jakarta macet, ada demo macem macem, Kalijodo akan dimulai penertibannya. Politik menarik karena apa ini bagian dari kajian spekulasi dan ketidakpastian," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris FPD di DPR, Didik Mukriyanto berpandangan, rapur DPR ini mekanismenya mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, kemudian pengambilan keputusan.

"Saya belum tahu kalau ada argumentasi itu (pendalaman materi revisi UU KPK). Tapi, kami kan jelas terkait dengan revisi UU KPK kalau teknisnya tidak alergi lah sama revisi, karena revisi itu kan jangan sampai kita tolak," kata Didik.

"Kalau substansinya menguatkan kan tidak kami tolak, tapi bahwa standing draf UU sekarang ini kami melihat memang melemahkan ya kami akan tolak," lanjutnya.

Pernyataan Didik ini berbeda dengan pandangan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari FPD Ruhut Sitompul yang mengaku mendapatkan instruksi langsung dari Ketua Umum DPP PD Susilo Bambang Yudhyono (SBY) bahwa fraksinya harus menolak revisi UU KPK.

"Kalau sepengetahuan saya kan, Gerindra akan menolak. Kami juga menolak sepanjang draf UU nya seperti sekarang ini. Dengan konstruksinya melemahkan kami tolak," tegasnya.

Didik juga mengaku, kader PD di DPR akan berjuang dan mengawal revisi UU KPK sampai benar-benar tuntas dan ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Bahkan, Didik juga mengaku hingga saat ini belum mengatahui kalkulasi matematika dukungan fraksi yang menolak dan mana yang menerima. Namun, apabila ingin berjuang maka harus konsisten dengan prinsip apapun resikonya sudah diperhitungkan oleh pihaknya.

‎"Artinya standing formalnya pasti kami akan menolak, dengan melihat konstruksi draf UUnya yang melemahkan akan kami perjuangan sampai akhir keputusan itu," tegasnya.

Apabila nantinya Rapur DPR mengesakan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR dan dilanjutkan pembahasannya di Komisi III, Didik yang juga Anggota Komisi III DPR berpendapat fraksinya tetap mengikuti proses pembahasan. Sebab, katanya, dalam pembahasan itu bisa saja ada pergeseran-pergeseran sikap yang lain kalau ini diteruskan.

Sehingga, tambahnya, fraksinya obyektif dalam revisi UU KPK ini. "Jadi kita obyektif saja dan kita jika berjuang akan all out dan utuh. Jika hari ini dalam pengambilan keputusan kalah, bukan berarti tidak ikut membahas. Kita ingin terus berjuang sampai ruang itu habis," tegasnya kembali.

( Robbi )

Sumber Berita :
http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2016/02/18/56833/65/25/Ada-Unsur-Politik-Dibalik-Penundaan-Paripurna-Revisi-UU-KPK-

Baca Juga :

0 komentar