Cari Di Sini

DPR Jangan Paksakan Revisi UU KPK

2/19/2016 10:33:00 AM

Sumber Foto : www.koran-sindo.com

JAKARTA –

DPR diminta tidak memaksakan revisi Undang- Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pasalnya, sejak RUU KPK diusulkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, RUU ini terus menuai polemik, baik itu di lingkup internal DPR, pemerintah maupun publik. Bahkan sudah dua kali jadwal rapat paripurna DPR dengan agenda usulan RUU KPK menjadi usul inisiatif DPR dibatalkan.

Harapan itu disampaikan pakar hukum pidana Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar. Di sisi lain sejumlah pengusul revisi UU KPK masih optimistis bisa berlangsung. Mereka bahkan optimistis fraksi- fraksi yang selama ini menolak akan berbalik arah. ”DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat, harus menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Tidak ada alasan untuk merevisi karena KPK sendiri telah merasa cukup, malah berpendapat bahwa poin-poin revisi itu melemahkan,” ujar Fickar kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Fickar melihat indikasi para pengusul RUU KPK memaksakan kehendaknya agar UU KPK segera direvisi. Berbagai argumentasi yang diungkapkan para pengusul pun terkesan dipaksakan. Misalnya yang disampaikan Fraksi PDIP melalui Hendrawan Supratikno bahwa UU KPK harus memiliki tiga prinsip, check and balances, menghargai HAM, dan menjunjung supremasi hukum. Menurut Fickar, alasan tersebut tidak tepat karena ketiga prinsip itu telah dimiliki UU KPK.

Untuk prinsip check and balances , misalnya, KPK sebagai lembaga negara secara manajerial keuangan tetap diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), secara politik hukum KPK selama ini diawasi oleh DPR dan Presiden, serta secara yudisial diawasi mekanisme hukum baik melalui praperadilan, judicial review ataupun gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH).

”Jika KPK dalam menjalankan tugas berdasar UU melakukan penyalahgunaan wewenang, bahkan jika dilakukan pribadi-pribadi komisioner, hal itu dapat dilakukan penuntutan secara pidana,” jelasnya. UU KPK juga tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) karena jika KPK melanggar prinsip HAM, artinya KPK juga melawan konstitusi, yakni UUD 1945. Justru UU KPK sebagai bagian dari sistem hukum pidana secara menyeluruh tunduk pada prinsip-prinsip HAM yang juga terkandung dalam KUHP.

Buktinya, KPK masih tunduk pada prinsip-prinsip ”hapusnya hak penuntutan dan menjalankan pidana” seperti non bis in idem , meninggalnya tersangka atau terdakwa, daluwarsa, serta amnesti dan abolisi. Fickar lebih jauh menandaskan, UU KPK lahir sebagai anak kandung reformasi yang justru sangat menghargai supremasi hukum. Sehingga, hak penyadapan, hak mengangkat penyelidik dan penyidik independen dan SP3 bukanlah hal-hal yang melanggar dan tidak menghargai hukum.

Karena keseluruhan itu semua berdasarkan hukum serta ditopang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuatnya. Sementara itu dua fraksi pengusul revisi KPK, Fraksi PDIP dan Fraksi Hanura, optimistis revisi UU KPK berlanjut. Wakil Ketua Fraksi FPDIP di DPR, Hendrawan Supratikno, meyakini siapa pun yang mengulur- ulur waktu paripurna untuk pengesahan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pastinya mereka akan kelelahan sendiri. Namun Hendrawan berpikir positif bahwa penundaan ini pertimbangannya karena minggu-minggu banyak sekali penugasan anggota DPR keluar kota.

”Sebenarnya informasi yang akurat ada pada Pak Ade Komarudin yang juga sangat sibuk karena Munas Golkar,” kata Hendrawan di Gedung DPR. Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana meyakini fraksi-fraksi yang menolak justru kembali mendukung revisi UU KPK karena politik akan selalu dinamis.”Ya ini kan kita menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) berikutnya, politik dinamis. Bisa jadi konsisten tapi bisa juga ada fraksi yang berubah,” katanya. Tetap Menolak

Fraksi PKS, Gerindra, dan Demokrat tetap menegaskan menolak revisi UU KPK. Wakil Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, setelah mempelajarinya dengan saksama revisi itu, arahnya ternyata bukan untuk memperkuat KPK, tetapi sebaliknya untuk melemahkan. Sikap PKS tersebut sudah diputuskan dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS pada Rabu (17/2) kemarin yang dipimpin Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufrie.

”Keputusan ini memperkuat sikap fraksi PKS yang dalam rapat sebelumnya juga menolak revisi itu,” tegas Hidayat. Supratman Andi Atgas dari Fraksi Gerindra menyambut baik adanya penundaan tersebut. Menurutnya, dengan adanya penundaan ini masih ada banyak waktu untuk melakukan konsolidasi dan berdialog dengan partai lain untuk mendengar aspirasi publik agar RUU KPK dibatalkan.

”Kalau awal sikap Gerindra saja (yang menolak), sekarang Demokrat ikut,dan saya dengar PKS ikut,” kata Supratman.

( Kiswondari )

Sumber Berita :
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=1&date=2016-02-19

Baca Juga :

0 komentar