Cari Di Sini

Hanura Tak Melihat Ada Politik Barter Revisi RUU KPK Dengan RUU Tax Amnesty

2/24/2016 07:27:00 PM

Sumber Foto : www.tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -

Fraksi Hanura DPR RI tidak melihat adanya politik barter antara penundaan revisi UU KPK dengan rancangan UU Tax Amnesty. Sekretaris Fraksi Hanura DPR Dadang Rusdiana mengaku pihaknya melihat dari kepentingan realistik penguatan kapasitas fiskal di tahun 2016 dan maupun dalam jangka panjang. "Pertumbuhan negatif pendapatan di awal tahun 2016, artinya ketidakmungkinan tercapainya target pendapatan pajak harus dicarikan jalan keluarnya," kata Dadang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/2/2016). Untuk itu, kata Dadang, pemerintah harus memiliki alasan yang rasional. Apakah dengan tax amnesty bisa menutup kekurangan anggaran anggaran disekitar Rp 200 triliun sebagaimana sering disampaikan secara optimis oleh pemerintah Bila berasumsi bahwa besaran economic underground di angka Rp 3.000 triliun, dan tarif pengampunan pajak rata-rata 2 persen. "Kan hanya 60 triliun. Jadi masih jauh dari kebutuhan. Terus extra effort yang selalu digembor gemborkan itu gimana hasilnya?" tuturnya. Dadang pun meminta pemerintah menjelaskan argumentasinya mengenai hal tersebut. Hanura tidak serta merta menolak atau menerima RUU Tax Amnesty. "Karena yang Hanura perhatikan seringkali pemerintah kita itu over estimate, ini yang harus dikoreksi," katanya.

( Penulis: Ferdinand Waskita / Editor: Hasanudin Aco )

Sumber Berita :
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/02/24/hanura-tak-melihat-ada-politik-barter-revisi-ruu-kpk-dengan-ruu-tax-amnesty

Baca Juga :

0 komentar