Cari Di Sini

Kata Politikus Hanura, Banyak yang Salah Paham Soal Revisi UU KPK

2/12/2016 02:13:00 PM

Sumber Foto : www.teropongsenayan.com

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -

Politikus Partai Hanura Dadang Rusdiana melihat, adanya gelombang penolakan dari Fraksi di DPR terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), lantaran sebagian pihak menilai bahwa revisi UU tersebut diinisiasi dewan, bukan dari pemerintah.

"Padahal sebenarnya kajian itu kan datang dari pemerintah, cuma untuk memudahkan prosedur pembahasan saja kemudian inisiatif diserahkan kepada DPR, ini akan kajian dan pembicaraannya sudah lama dilakukan oleh pemerintah," kata Dadang pada TeropongSenayan, Jumat (12/2/2016).

Dadang berpandangan, rencana revisi UU KPK sejatinya agar adanya sinergi antara lembaga pemberantasan korupsi dan lembaga penegak hukum lainya.

"Jadi pada dasarnya revisi terus kita arahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsinya, bukan persoalan KPK-nya. Agar pemberantasan korupsi tersebut berjalan benar pada tracknya bukan sekedar mencari pentas politik, seakan akan sukses dengan OTT tetapi tidak ada asset negara yang terselamatkan signifikan, dan sama sekali tidak menimbulkan efek jera," kata Dadang.

Sikap Fraksi Hanura saat ini mendukung revisi UU KPK, sepanjang diarahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

( yn/Sahlan Ake )

Sumber Berita :
http://www.teropongsenayan.com/30567-kata-politikus-hanura-banyak-yang-salah-paham-soal-revisi-uu-kpk?

Baca Juga :

0 komentar