Cari Di Sini

Paripurna Revisi UU KPK Ditunda Lagi

2/19/2016 03:27:00 AM

Sumber Foto : suaramerdeka.com

JAKARTA-

DPR kembali menunda rapat paripurna untuk membahas revisi UU KPK untuk kedua kalinya. PKS menegaskan, penundaan itu tidak akan mengubah sikap mereka yang menolak.

”Berapa kali pun paripurna diundur sikap PKS tetap menolak revisi UU KPK,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, kemarin. Paripurna ditunda dengan alasan hanya ada satu pimpinan DPR yang stand by di Jakarta, yaitu Ketua DPR Ade Komarudin. Hidayat menengarai ada penyebab lain.

”Jika alasan penundaan itu karena sebagian besar pimpinan DPR tidak di tempat publik mungkin bisa maklum. Namun kalau digunakan untuk lobi-lobi oleh fraksi besar di DPR untuk mengegolkan revisi itu, sangat disayangkan,” ungkap Wakil Ketua MPR ini.

Pengamat politik yang juga Direktur LIMA Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, sebenarnya Presiden tidak usah terlalu sulit berpikir dalam menyikapi pro-kontra terkait revisi UU KPK.

Presiden cukup mendengarkan suara publik, yang mencakup pemikiran aktivis antikorupsi, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

”Suara publik yang menolak revisi UU KPK, itu pada prinsipnya selaras dengan suara akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, tokoh agama,” kata Ray. Sementara itu, penundaan paripurna bisa membuat sikap fraksi yang awalnya mendukung revisi berubah.

”Politik dinamis, bisa jadi konsisten tapi bisa juga ada fraksi yang berubah. Bergantung sikap Presiden. Kalau Presiden setuju, bisa lanjut. Namun kalau tidak, kita tidak berani ambil risiko,” kata Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan akan menarik diri dari pembahasan apabila revisi UU KPK dianggap melemahkan. Hanura melihat pernyataan Presiden menjadi hal menentukan. ”Sikap yang disampaikan Presiden sangat menentukan,” tambahnya.

Semula, rapat paripurna DPR dengan agenda penetapan revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR dijadwalkan, Kamis (11/2) namun ditunda Kamis (18/2). Kemarin, paripurna kembali ditunda hingga Selasa (23/2).

Sementara itu, revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menimbulkan prokontra hingga ke orang-orang di lingkaran Presiden. Menurut Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di pemerintahan Jokowi-JK, telah muncul kelompok formal dan kelompok informal yang mempengaruhi sikap Presiden untuk menyikapi pro-kontra tersebut.

Dia meminta Presiden mengikuti kelompok formal yang dalam hal ini Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkumham Yasonna H Laoly.

Second Opinion

Sementara kelompok informal, yang menurut Hendrawan adalah Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, sebaiknya dijadikan sebagai pihak pemberi second opinion oleh Presiden.

“Jadi mereka yang informal itu sebaiknya untuk second opinion saja, yang secara formal bolak-balik ke DPR untuk membahas revisi UU KPK ini kan Menkumham. Apa Menkumham bolak-balik ke sini hanya mewakili diri sendiri? Kan tidak.

La Presiden lebih percaya mana sebaiknya ? Ya yang formal, yang berkaitan langsung dengan revisi UU KPK dan bolak-balik ke DPR,” ucap Hendrawan.

( J13,F4 – 61 )

Sumber Berita :
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/paripurna-revisi-uu-kpk-ditunda-lagi/

Baca Juga :

0 komentar