Cari Di Sini

Pemerintah Mesti Dengarkan Penolakan Revisi UU KPK

2/19/2016 12:00:00 AM

Sumber Foto : www.koran-jakarta.com

JAKARTA –

Pemerintah sebaiknya mendengarkan aspirasi rakyat yang menyuarakan penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Untuk itu, Presiden Joko Widodo diharapkan membuat panduan kepada menteri yang ditugaskan agar langsung bersikap jika pembahasan revisi UU KPK di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

“Kita maunya presiden memaksa pasukannya untuk mendorong agar revisi itu tidak terjadi. Jika tidak, Presiden harus membuat panduan untuk timnya apabila pembahasan revisi tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Artinya, presiden bisa katakan tidak mau membahas UU KPK seperti cek kosong, harus ada batasan dan panduannya,” kata Direktur Pukat UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar di Jakarta, Kamis (18/2).

Lebih dari itu, imbuh Zainal, presiden juga bisa mengancam menarik pembahasan UU KPK dari DPR apabila tujuannya adalah melemahkan KPK. “Presiden harus tegas, sebab revisi UU KPK ternyata bukan penguatan hukum, tapi pembodohan. Kami berharap presiden menolak menandatangani pembentukan Panja,” tegasnya.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif berharap peran pemerintah ikut mendukung penolakan revisi yang sudah disampaikan masyarakat luas. Dia juga mengingatkan janji pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang ingin negara Indonesia bebas dari korupsi.

“Kami berharap posisi pemerintah mendengarkan masukanmasukan dari masyarakat luas. Dan KPK siap menjakankan misi-misi pemerintah, karena pemerintah sekarang berjanji membebaskan Indonesia bebas dari korupsi,” kata Laode.

Seperti diketahui, di dalam revisi UU KPK ada empat poin yang saat ini tengah digarap oleh DPR, yakni pengangkatan penyidik independen, membentuk dewan pengawas, kewenangan SP3, dan pengaturan penyadapan.

Sidang Ditunda
Seperti diketahui, revisi UU KPK saat ini dalam proses pembahasan di DPR. Ada empat poin yang rencananya menjadi bahan pembahsan, yakni pengangkatan penyidik independen, membentuk dewan pengawas, kewenangan SP3, dan pengaturan penyadapan. Namun, hingga dua kali rapat paripurna DPR, jadwal pembahasan tentang UU KPK belum juga bisa dilaksanakan dan ditunda hingga Selasa (23/2).

Tak cuma itu, fraksi DPR yang menolak revisi UU KPK juga betambah menjadi tiga fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS. “Politik dinamis, bisa jadi konsisten tapi bisa juga ada fraksi yang berubah. Tergantung sikap presiden. Kalau presiden firm, bisa lanjut.

Tapi kalau tidak, kita tidak berani ambil resiko,” kata Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana. Itulah sebab, Dadang menilai penundaan paripurna juga terkait dengan sikap fraksi terhadap revisi UU KPK.

“Karena dua fraksi tidak setuju, mereka memanfaatkan situasi ini agar tak bisa diselenggarakan. Pak Agus dan Pak Fadli kan fraksinya menolak,” ungkap Dadang.

( eko/fdl/ags/AR-2 )

Sumber Berita :
http://www.koran-jakarta.com/pemerintah-mesti-dengarkan-penolakan-revisi-uu-kpk/

Baca Juga :

0 komentar