Cari Di Sini

Revisi UU KPK, Dewan Pengawas Tak Boleh Diisi oleh Politisi

2/17/2016 05:40:00 PM

Sumber Foto : www.harianterbit.com

Jakarta, HanTer-

Dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) diusulkan bahwa KPK harus memiliki lembaga atau Dewan Pengawas. Hal tersebut agar KPK tidak bekerja melebihi kewenangannya (abuse of power).

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) sebagai inisiator revisi UU KPK, menyatakan lembaga Dewan Pengawas KPK nantinya harus bersih dari politisi. "Dewan Pengawas KPK harus bebas dari Parpol dari politisi, kita juga enggak mau KPK ini dijadikan alat kepentingan politik," kata anggota Komisi III DPR dari F-PDIP, Risa Mariska di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Menurutnya, semua lembaga negara memiliki lembaga pengawas untuk menjaga agar tidak melebihi kewenangannya dalam bekerja. Khusus untuk penyadapan, dia menilai KPK tetap bisa melakukannya namun harus diatur.

"Lembaga manapun ada pengawasannya. Dalam 13 tahun KPK berjalan ada penyalahgunaan wewenang. Soal penyadapan, kita tidak cabut dan kita tetap perlu ada penyadapan dilakukan KPK. Tapi penyadapan ini bisa kok dilakukan tidak melalui ijin Dewan Pengawas dalam hal-hal mendesak. Semua UU mengatur itu ada penyadapan seperti terorisme dan lainnya," jelasnya.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu mengaku sadar banyak publik yang menolak revisi UU KPK karena dianggap revisi tersebut untuk melemahkan kinerja KPK. Namun, tegasnya, tujuan pihaknya ingin merevisi UU bukan untuk melemahkan KPK. Sebab, tidak ada kewenangan KPK yang dicabut.

"Kalau dari awal revisi untuk melemahkan KPK kita fraksi mendukung pemerintah menolak sejak awal. Banyak masyarakat menolak pasti, karena UU ini sensitif. Toh dari draf yang kita usulkan tidak ada kewenangan KPK yang kita cabut. Contohnya SP3 kita masukkan, dan dalam perjalanannya SP3 itu bisa dicabut jika ditemukan alat bukti baru," tegasnya.

Selain itu, Risa menuturkan, dalam perjalanannya ada yang kurang dari KPK. Untuk itu, pihaknya konsisten ingin melakukan revisi UU KPK tersebut. "Kita tetap konsisten revisi UU KPK bukan ngotot ya, poinnya juga bukan melemahkan, tapi lebih ke kinerjanya KPK. Dalam perjalanannya kan memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki," sambungnya.

Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana menambahkan, lembaga pengawas dibentuk bertujuan agar KPK bekerja sesuai prosedurnya. Sebab, menurutnya, tidak ada yang bisa menjamin jika penyadapan yang dilakukan KPK selama ini murni independen. Alasannya, imbuh dia, banyak kasus-kasus besar dan melibatkan tokoh-tokoh partai politik (Parpol) yang belum tersentuh.

"Pengawas itu dibentuk agar penyadapan yang dilakukan oleh KPK itu efektif dan sesuai SOP. Siapa yang bisa menjamin bahwa penyadapan itu hanya berhubungan dengan kasus atau penyidikan yang sedang berlaku," imbuh pria yang akrab disapa Darus itu.

Anggota Komisi X DPR ini berpandangan, belajar dari pengalaman mantan Ketua KPK Abraham Samad yang pernah terjerat dalam pusaran politik saat Pilpres 2014. Hal tersebut dinilainya sebagai penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK, padahal jelas bahwa KPK secara lembaga harus bersih dari unsur politis.

"Kita punya pelajaran berharga ketika Abraham Samad memiliki ambisi politik menjadi Wapres (Wakil Presiden). Kewenangan penyadapan bisa saja dimanfaatkan atau diselewengkan untuk kepentingan tertentu. Atau siapa yang bisa menjamin bahwa penyadapan itu tidak dilakukan untuk sekadar `tebang pilih`, menghabisi kelompok tertentu, dan membiarkan yang lain," paparnya.

Jadi di negara manapun, tegas Darus, yang memiliki kisah sukses dalam pemberantasan korupsi selalu punya pengawas. Hal tersebut, menurutnya, bukan untuk mengkerdilkan, tetapi menjamin agar penyadapan itu sejalan dengan kepentingan penyidikan. "KPK dengan kewenangan besar tanpa pengawas, akan cenderung sewenang-wenang," tukasnya.

Dewan Pegawas sendiri, lanjut Darus, harus bebas dari orang-orang yang berlatarbelakang politisi. Hal itu demi menjaga indepedensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. "Dan pengawas tentunya harus kita ambil dari orang yang punya integritas tinggi yang terseleksi dengan mekanisme yang baik dan transparan. Bukan ditunjuk Presiden begitu saja, harus orang yang profesional dong," pungkas Darus.

( robbi )

Sumber Berita :
http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2016/02/17/56749/0/25/Revisi-UU-KPK-Dewan-Pengawas-Tak-Boleh-Diisi-oleh-Politisi

Baca Juga :

0 komentar