Cari Di Sini

RUU Tax Amnesty Tak Bisa Jamin Pemasukan Pajak Negara Meningkat

2/24/2016 12:19:00 PM

Sumber Foto : www.harianterbit.com

Jakarta, HanTer-

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dapat segera dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Namun, sebagian fraksi-fraksi di DPR meminta RUU Tax Amnesty ini ditunda pembahasannya, karena DPR ingin meminta penjelasan terlebih dahulu kepada pemerintah, apakah RUU ini dapat mengembalikan pajak negara dari wajib pajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar maupun dalam negeri.

"Tax amnesty ini belum bisa menjamin pemasukan akan jauh lebih baik. Belum tentu terjadi repatriasi dana datang dari luar negeri. Terus rasa ketidakadilan bagi yang selama ini taat bayar pajak, reward (penghargaan) mereka apa," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Menurutnya, RUU Tax Amnesty yang awalnya menjadi inisiatif DPR kemudian saat ini menjadi inisiatif pemerintah ini, tidak ada hubungannya dengan penolakan beberapa fraksi di DPR atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dengan APBNP 2016 mendatang. "Saya melihat tidak ada hubungan, kalau ada fraksi yang berpendapat sah-sah saja. Ini tidak ada kaitannya dengan APBNP dan revisi UU KPK," ujarnya.

Meski demikian, Politisi Partai Gerindra ini berpandangan bisa saja RUU Tax Amnesty ini sama seperti revisi UU KPK yang pembahasannya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. "Saya kira (pembahasan RUU Tax Amnesty) bisa ditunda. RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 kan ada 40 mana yang akan diprioritaskan. Banyak sekali pekerjaan rumah DPR itu," jelasnya.

Fadli Zon juga menilai, RUU Tax Amnesty ini adalah melalui proses politik juga bahwa tidak semua fraksi menyetujui RUU ini. Sehingga, ungkap dia, DPR belum dapat mengasumsikannya. "Kita paham persoalan pemerintah, tapi disitu lah pemerintah harus kreatif. Tahun lalu tak tercapai, sekarang andalkan tax amnesty. Kalau cara pikirnya seperti itu akan kecewa," urainya.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura (F-Hanura) di DPR, Dadang Rusdiana menambahkan, RUU Tax Amnesty dari kepentingan realistik penguatan kapasitas fiskal di tahun 2016 maupun dalam jangka panjang. Disebutkannya, pertumbuhan negatif pendapatan di awal tahun 2016, artinya ketidakmungkinan tercapainya target pendapatan pajak harus dicarikan jalan keluarnya.

Maka, menurutnya, pemerintah harus punya alasan yang rasional bahwa apakah dengan Tax Amnesty ini bisa menutup kekurangan anggaran sekitar Rp200 triliun sebagaimana sering disampaikan secara optimis oleh pemerintah.

"Kalau kita berasumsi bahwa besaran economic underground kita di angka Rp3000 triliun dan tarif pengampunan pajak rata-rata 2 persen, kan hanya Rp60 triliun. Jadi masih jauh dari kebutuhan. Terus extra effort yang selalu digembor-gemborkan itu gimana hasilnya?" cetus pria yang akrab disapa Darus ini.

Anggota Komisi X DPR ini menegaskan, harus jelas dulu argumentasi yang dikonstruksi oleh pemerintah. "Hanura tidak akan serta merta menerima atau menolak, kita ingin kejelasan dulu. Karena yang Hanura perhatikan seringkali pemerintah kita itu over estimate, ini yang harus dikoreksi," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Agus Hermanto mengaku fraksinya belum dapat memberikan komentar soal RUU Tax Amnesty, karena pihaknya baru menerima draft RUU ini.

"Kan baru didistribusikan kemarin. Demokrat juga baru menerima hari ini. Nanti pada saatnya, dalam waktu dekat Bamus akan ditentukan akan Pansus, Panja, komisi atau alat kelengkapan lainnya," sebut Agus.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem), Johnny G Plate menegaskan, dengan tertundanya pembahasan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR, maka tidak serta merta harus menunda atau membatalkan pembahasan RUU Tax Amnesty inisiatif pemerintah.

"Menurut kami pembahasan RUU Tax Amnesty perlu ditindak lanjuti segera oleh DPR. Hal ini tentu demi kepentingan mendukung perekonomian nasional baik sebagai peluang tambahan penerimaan negara dari pajak (opportunity tax revenue) untuk menambah pembiayaan APBN 2016 yang cenderung shortfall-nya membengkak," tukas Johnny.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR ini menyatakan lebih dari itu juga sebagai basis ekstensifikasi pajak tahun-tahun selanjutnya dan menambah likuiditas domestik baik untuk membiaya pembangunan maupun mendorong pembiayaan investasi domestik.

"Untuk itu repatriasi dana WNI yang saat ini berada diperbankan Internasional di luar negeri seperti Singapura, Hongkong dan lainnya dalam jumlah yang cukup signifikan menjadi salah satu ukuran keberhasilan Tax Amnesty," pungkasnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengungkapkan, fraksinya di DPR mendukung upaya pemerintah tersebut dan bersama pemerintah akan melalukan lobby yang efektif dengan rekan-rekan pimpinan fraksi lainnya. "Ini untuk menyamakan presepsi akan pentinganya UU Tax Amnesty bagi perekonomian nasional," tutupnya.

( robbi )

Sumber Berita :
http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/02/24/57404/0/21/RUU-Tax-Amnesty-Tak-Bisa-Jamin-Pemasukan-Pajak-Negara-Meningkat

Baca Juga :

0 komentar