Cari Di Sini

Tagih Janji Jokowi, Ribuan Guru Honorer Serbu Istana

2/10/2016 10:09:00 AM

Sumber Foto : www.harianterbit.com

Jakarta, HanTer –

Ribuan guru honorer se-Indonesia mendatangi Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2/2016). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merealisasikan janji pengangkatan status sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Aksi juga berlangsung bersamaan di setiap daerah di Indonesia.

“Kita (tenaga guru honorer) siap duduki Istana. Kita ingin deskresi dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan ini karena selama ini seakan tidak ada jalan keluar dari beliau (presiden)," tegas Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Dia mengatakan tenaga honorer kategori dua itu berharap rasa kemanusiaan dari pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, kata dia, tenaga honorer sudah mengabdikan dirinya kepada negara selama berpuluh-puluh tahun, namun persoalan pengangkatan tenaga honorer belum kunjung diselesaikan.

Dalam aksi kali ini, tenaga honorer tak ingin lagi mendengar dalih pemerintah bahwa pengangkatan tenaga honorer K2 termasuk guru honorer ini terhambat karena terbatasnya anggaran negara.

"Kami enggak mau tahu masalah itu, ketika presiden membuat deskresi apapun bisa terjadi. Jokowi harus cari solusi ketika memang punya prikemanusiaan. Selama ini kita benar-benar mengabdi, ini enggak boleh main-main lagi. Pokoknya nanti kita (tenaga honorer) sudah siap duduki Istana pukul 07.00 WIB," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dadang Rusdiana mendukung aksi guru honorer tersebut. Ia juga menyarankan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk mengangkat guru honorer.

"Ini kan menyangkut guru, jadi pemerintah harus serius mengatasinya.

Secara ringkas ada tiga peraturan pemerintah (PP) yang dibuat dari tahun 2005 sampai 2012 berkenaan dengan tenaga honorer. Ketiga PP tersebut dinyatakan pengangkatan tenaga honor harus tuntas pada tahun 2014, tapi ternyata sampai saat ini guru honor saja ada 400 ribuan yang belum jelas nasibnya. Jadi kebijakan melalui PP ini harus diselesaikan oleh pemerintah sekarang supaya tidak berlarut-larut," paparnya.

Menebar Janji

Sementara, Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris meminta pemerintah tak 'menggantung' nasib guru honorer kategori dua (K2) dengan menebar janji pengangkatan menjadi CPNS. Dia mengatakan, Presiden Jokowi bisa menerbitkan peraturan presiden (Perpres) untuk mengangkat guru honorer.

"Presiden bisa keluarkan Perpres. Saya rasa Parlemen (DPR dan DPD) akan mendukung itu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Dengan begini, anggaran pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS terutama tenaga guru bisa dimunculkan lagi dalam RAPBN Perubahan 2016," ujarnya.

Menolak

Terpisah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menolak bertanggungjawab atas pengangkatan guru honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Kemendikbud tidak mempunyai hak untuk mengangkat guru honorer.

Pihak yang mengangkat guru adalah sekolah, yayasan dan atau pemerintah daerah. Mereka seharusnya menuntut mereka sebagai pihak yang mengangkat," kata Pranata kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (9/2/2016).

(Yunisa)
Sumber Berita :
http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2016/02/10/55964/0/25/Tagih-Janji-Jokowi-Ribuan-Guru-Honorer-Serbu-Istana

Baca Juga :

0 komentar