Cari Di Sini

Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

3/30/2016 05:01:00 PM

Sumber Foto : republika.co.id

JAKARTA —

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yeni Sucipto menyatakan, proyek Hambalang bisa dilanjutkan, dengan syarat pemerintah harus terlebih dahulu membangun sistem transparansi dan akuntabilitas. Jika itu tidak dilakukan, bukan tidak mungkin potensi korupsi seperti sebelumnya akan kembali terjadi. Apalagi, dalam setiap proyek, peluang untuk dimanfaatkan elite-elite tertentu sangatlah tinggi.

Maka dari itu, sistem transparansi tersebut harus diterapkan sejak masih dalam tahap pembahasan dengan melibatkan multi-stakeholder. Artinya, siapa pun yang diberi mandat menjalankan proyek Hambalang, baik itu di DPR maupun kementerian terkait, harus bisa membuka informasi sejelas-jelasnya kepada publik. "Tujuannya untuk meminimalisasi ketidakpercayaan publik terhadap proyek Hambalang itu," kata Yeni saat dihubungi Republika, beberapa waktu lalu.

Yeni juga menuntut sistem akuntabilitas yang horizontal. Horizontal yang dimaksud Yeni adalah siapa pun yang dipercaya melanjutkan megaproyek Hamblang, harus bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, bukan secara teknis administrasi kepada kementerian keuangan saja. Jika kedua sistem tersebut sudah bisa dilaksanakan oleh pemerintah, Yeni yakin, proyek Hambalang tidak akan kembali menjadi bancakan.

"Kalau tidak ada pembangunan sistem transparansi dan akuntabilitas yang kemudian cenderung dimanfaatkan oleh elite-elite politik, ya sudah tidak usah diteruskan. Karena, kita tidak menginginkan lagi bahwa itu dijadikan bancakan lagi baik oleh partai politik maupun oleh personality-nya," ucap Yeni, Ahad (27/3).

Tak hanya Yeni, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang juga menyambut baik rencana pemerintah melanjutkan proyek Hambalang. Terlebih, menurutnya negara mempunyai dana, keahlian, teknologi, dan sumber daya lainnya yang mampu mendukung proyek tersebut. Hanya, kesemuanya itu harus didukung dengan moral antikorupsi yang tinggi, agar tidak jatuh dalam lubang yang sama.

"Kasus korupsi Hambalang di masa lalu terjadi karena rasa antikorupsi yang rendah. Oleh sebab itu, sebelum dilanjutkan, harus kembali dihitung total dan pencairan antikorupsinya," kata Saut. Meski begitu, Saut optimistis, para elite di pemerintahan saat ini memiliki moral antikorupsi yang tinggi. Buktinya, selain memiliki tekad kuat memajukan olahraga di Tanah Air, pemerintah juga berniat mengubah monumen karatan korupsi Hambalang menjadi image monumen antikorupsi, dengan cara melanjutkan proyek bernilai triliunan tersebut.

Anggota Komisi X DPR RI, Dadang Rusdiana, juga menyarankan adanya peningkatan pengawasan jika proyek tersebut kembali berjalan. Dadang merasa yakin, jika pembangunan tersebut dilakukan dengan pengawasan yang ketat, baik pengawasan teknis maupun pengawasan audit keuangan, ditambah pengawasat politis dari Komisi X, tidak akan ada oknum yang berani mengambil keuntungan.

Tak hanya itu, jika semua pihak yang diberi mandat mau belajar dari masa lalu, politikus Partai Hanura tersebut optimistis proyek Hambalang akan bisa selesaikan tanpa cacat seperti sebelumnya. "Kalau dulu kan bancakan. Sekarang insya Allah Komisi X nggak mungkin ada yang beranilah macem-mecem seperti dulu," ucap pria kelahiran Bandung tersebut.

( Dadang Kurnia ed: Muhammad Hafil )

Sumber Berita :
http://republika.co.id/berita/koran/podium/16/03/30/o4ujtd11-tingkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas

Baca Juga :

0 komentar