Cari Di Sini

SGU BERMASALAH, KEMENRISTEK DIKTI BISA ALIHKAN KE PTS LAIN

4/15/2016 12:40:00 PM

RMOL.

Penyelenggara pendidikan harus patuh dan tunduk terhadap peraturan pemerintah tentang syarat pendirian perguruan tinggi swasta (PTS).

Kalau terbukti menabrak peraturan pemerintah dan tetap membandel, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tidak usah ragu untuk bertindak tegas.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana di Kompleks Senayan Jakarta, Jumat (15/4) menyikapi keluhan sejumlah orang tua Swiss German University (SGU).

Sejumlah orang tua dan mahasiswa SGU resah setelah mengetahui lahan dan bangunan gedung yang digunakan untuk proses belajar mengajar ternyata bukan milik Yayasan Swiss German University Asia (YSGUA) sendiri dan tidak disewa.

YSGUA adalah penyelenggara pendidikan di PT SGU. Hal ini dinilai melanggar Kepmen No 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian perguruan Tinggi.

Padahal saat mendaftar kuliah, setiap mahasiswa baru dikenakan uang pembangunan puluhan juta rupiah. Mereka kecewa uang tersebut tidak digunakan untuk membeli tanah dan gedung sendiri atau setidaknya menyewa.

Sejumlah orang tua telah berkirim surat kepada Menristek Dikti. Mereka meminta Kemenristek Dikti menyelesaikan masalah tersebut demi menyelamatkan pendidikan anak-anak mereka.

Dadang meminta Kemenristek Dikti pro-aktif menyelamatkan masa depan mahasiswa SGU agar proses belajar tidak terbengkalai.

"Bila YSGUA tak bisa memenuhi persyaratan pendirian perguruan tinggi hingga mengganggu kelangsungan belajar-mengajar di kampus itu, maka Kemenristek-Dikti bisa memindahkan mahasiswa dan menunjuk PTS lain yang setara dengan SGU," tegasnya.

Dadang mengapresiasi tindakan pemerintah tahun 2005 lalu yang telah membekukan 243 PTS yang tersebar di seluruh negeri karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pelanggaran-pelanggaran pun beragam seperti tidak memiliki gedung sendiri dan menerbitkan ijazah atau gelar palsu.

"Jangankan penyelenggara pendidikan tak memiliki sarana dan prasarana sendiri, yang mahasiswanya tidak memenuhi rasio yang ditetapkan saja dibekukan kok," ujarnya.

Dadang juga mempertanyakan SGU bisa lolos dari pembekuan. Sebab untuk mendirikan PT harus ada izin dan tentunya telah memenuhi syarat ditetapkan.

"Syarat utama itu kan harus ada gedung sendiri. Kalau gedung tidak ada kenapa bisa lolos. Ini yang kita pertanyakan?” katanya.

Kemenristek-Dikti, tambah Dadang, tidak boleh membiarkan PT yang terbukti menabrak aturan terus beroperasi. Apalagi, biaya kuliah di perguruan tinggi tersebut tidaklah sedikit, mencapai ratusan juta rupiah.

"Ini sangat aneh. Sebagai penyelenggara perguruan tinggi bertaraf internasional, kok YSGUA tidak memiliki sarana dan prasarana berupa gedung sendiri. Ini harus segera diselesaikan Kemenristek Dikti agar masyarakat dan mahasiswa terlindungi," ujar Dadang.

Ia menjelaskan, sesuai SK Mendiknas No 234/U/2000 tentang Pedoman pendirian Perguruan Tinggi Pasal 12 Ayat (1) disebutkan, tanah tempat mendirikan perguruan tinggi dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian.

Sarana adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung untuk menunjang kegiatan belajar dan belajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan.[wid

( LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBON )

Sumber Berita :
politik.rmol.co/read/2016/04/15/243341/SGU-Bermasalah,-Kemenristek-Dikti-Bisa-Alihkan-Ke-PTS-Lain-

Baca Juga :

0 komentar