Cari Di Sini

Ikut Pemerintah, Hanura Setuju Anggota DPR Mundur Jika Ikut Pilkada

5/31/2016 11:45:00 AM

Sumber Foto : detik.com

Jakarta -

DPR dan pemerintah masih belum sependapat soal kewajiban anggota dewan mundur ketika berlaga di Pilkada. Fraksi Hanura menyatakan ikut pendapat pemerintah yang berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya tentunya kita sejalan dengan pendapat pemerintah yang tentunya sejalan dengan apa yang telah diputuskan MK," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana saat dihubungi, Selasa (31/5/2016).

Putusan MK yang final dan mengikat mewajibkan anggota DPR/DPD/DPRD mundur ketika berlaga di Pilkada. Dadang menuturkan bahwa tidak ada alasan bagi DPR untuk mengubahnya.

"Keputusan MK itu kan final dan mengikat, jadi kalau DPR menetapkan dalam revisi bahwa anggota DPR tidak usah mundur, pasti dianggap batal karena pasal yang berkenaan dengan masalah itu sudah diputus MK," ungkapnya.

Saat ini, pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR masih bergeming dengan pendiriannya masing-masing. Padahal, revisi UU Pilkada dibutuhkan untuk mengejar persiapan tahapan Pilkada 2017.

"Pandangan ini harus sejalan juga dengan pandangan Presiden atau Pemerintah. Kan UU dibuat bersama. Kedua belah pihak harus sepakat," ujar Dadang.

Dalam rapat terbatas pada Senin (30/5), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hal-hal yang sudah diputuskan oleh MK terkait Pilkada tidak perlu direvisi dalam UU Pilkada. Artinya revisi UU Pilkada tinggal ikuti putusan MK.

"Arahan Bapak Presiden, pertama hal-hal yang berkaitan revisi berangkat dari UU Nomor 1 tahun 2015 yang sudah baik pelaksanaannya dalam Pilkada serentak tahun 2015, untuk tidak diubah," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5/2015).

Di antaranya terkait dengan calon independen agar syaratnya tidak diperberat DPR, begitu juga syarat jumlah suara parpol untuk dapat mengusung pasangan calon. Lalu soal syarat TNI, Polri, PNS, anggota DPR dan DPD harus mundur jika mencalonkan diri.

"Pemerintah prinsipnya tidak bertentangan dengan apa yang diputuskan MK sehingga hal-hal yang berkaitan revisi undang-undang secara prinsip selesai," tegas Tjahjo.

( imk/tor / Indah Mutiara Kami )

Sumber Berita :
detik.com/news/berita/3221680/ikut-pemerintah-hanura-setuju-anggota-dpr-mundur-jika-ikut-pilkada

Baca Juga :

0 komentar