Cari Di Sini

Peningkatan Minat Baca Jadi Bagian Perubahan Pola Pikir

5/24/2016 07:20:00 PM

Sumber Foto : www.dpr.go.id

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana meyakini, peningkatan minat baca masyarakat Indonesia, akan menjadi bagian dari perubahan pola pikir. Selama masyarakat tidak didorong untuk tidak membaca, maka Bangsa Indonesia akan terus tertinggal.

Demikian ditegaskannya usai RDP dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Dedi Junaedi beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/05/2016).

“Kita harus punya langkah progresif untuk membangun perpustakaan ke depannya, ketika kita ingin meningkatkan minat baca di masyarakat. Apalagi, tema kita adalah bagaimana meningkatkan daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” tegas Dadang.

Politisi F-Hanura itu juga prihatin dengan kondisi perpustakaan yang tidak dikelola dengan baik oleh pustakawan yang tersertifikasi. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya minat baca masyarakat.

“Saya menginginkan dan menantang PNRI untuk membuat pemetaan ke depan, berapa SDM yang dibutuhkan untuk mengelola perpustakaan, berapa perpustakaan yang harus dibangun, sehingga perpustakaan dapat menjadi pusat budaya, bukan hanya perkumpulan buku. Perubahan itu dari perpustakaan,” imbuh Dadang.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga prihatin dengan rencana pemotongan atau penghematan anggaran yang ditujukan kepada PNRI. Padahal, selain anggaran yang memang sudah kecil, PNRI memiliki peranan penting dalam mencerdaskan bangsa.

“Jangan sampai pemangkasan anggaran ini berdampak pada menurunnya minat baca dan membuat kita ketinggalan dengan negara tetangga. Hal ini akan berdampak signifikan. Kalau ingin meningkatkan minat baca, anggaran jangan dipotong,” pesan Dadang.

Sementara itu Plt. Kepala PNRI Dedi Junaedi sebelumnya memaparkan hasil pemeriksaan BPK RI pada PNRI sampai dengan Semester II Tahun 2015, terdapat permasalahan yakni 6 temuan dalam sistem pengendalian intern sebesar Rp 3,1 miliar, dan 9 temuan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp 943 miliar.

“Terhadap permasalahan dan nilai temuan itu, PNRI telah menindaklanjutinya secara keseluruhan sesuai rekomendasi dan telah menyampaikan bukti-bukti lanjut kepada BPK,” jelas Dedi.

Dedi menambahkan, dari permasalahan dan temuan itu, terdapat temuan yang berpengaruh langsung terhadap tata kelola keuangan, yaitu belum tertibnya pencatatan aset kolekai PNRI yang berasal dari pelaksanaan UU No 4 tahun 1990 tentang SSKCR, dan pencatatan aset tanah Perpustakaan Bung Karno melalui Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

“Hal ini terjadi karena terdapat beberapa hambatan, yakni kesulitan dalam menaksir harga bahan perpustakaan yang tidak mencantumkan harga buku, karena kewenangan menaksir harga ada pada Kementerian Keuangan,” jelas Dedi.

Terkait permasalahan dan hambatan itu, Komisi X mendorong PNRI untuk tetap melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu untuk memutuskan harga buku koleksi PNRI dan memastikan waktu penyelesaiannya.

Sementara terkait penghematan atau pemotongan anggaran yang dialami PNRI sebesar Rp 88,8 miliar, sehingga kini pagu APBN PNRI TA 2016 menjadi Rp 612 miliar dari semula Rp 701 miliar, Komisi X meminta agar penghematan atau pemotongan anggaran itu tidak merubah rencana strategis program pengembangan perpustakaan yang telah ditentukan dan tidak mengurangi kualitas kinerja PNRI, khususnya program minat baca dan pengembangan SDM. Rapat juga menghasilkan kesimpulan, Komisi X DPR mendorong PNRI agar pada tahun yang akan datang dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

( sf )

Sumber Berita :
www.dpr.go.id/berita/detail/id/13174

Baca Juga :

0 komentar