Cari Di Sini

'Reshuffle' Harus Merujuk Kinerja

5/21/2016 06:00:00 AM

Sumber Foto : www.koran-jakarta.com

Koalisi Pemerintah - Nama Idrus Marham Disebut Masuk Nominasi Calon Menteri

Wacana reshuffle yang sudah lama digaungkan kemungkinan besar akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Partai koalisi pendatang baru, Golkar dipastikan akan mendapat jatah menteri.

Jakarta –

Setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar berakhir dengan pernyataan politik yang tegas mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla, dan keluarnya Golkar dari Koalisi Merah Putih, wacana perombakan kabinet pun kian kencang. Maklum, bergabungnya Golkar mesti diapresiasi dengan masuknya kader partai berlambang pohon beringin itu masuk dalam jajaran Kabinet Kerja pimpinan Jokowi.

Meski secara terbuka Golkar tidak menuntut kursi menteri, tapi semua partai koalisi pemerintahan Jokowi mafhum, Presiden pasti akan memberikan jatah kursi menteri dalam perombakan kabinet mendatang. Bahkan, beberapa nama kader golkar sudah disebut sebut pantas menjadi menteri, seperti nama Sekjen Idrus Marham.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan dengan kembalinya Idrus Marham dipercaya sebagai Sekjen Golkar, menjadi sinyal bahwa jabatan itu hanya sementara menuju kursi menteri.

“Idrus jadi sekjen hanya temporer atau transit saja, menjelang Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet barulah akan keluar posisi Idrus selanjutnya” kata Qodari, dalam diskusi Dialektika Demokrasi “Kenapa Pemerintah Merebut Golkar”, di ruang wartawan DPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, kemarin.

Bagaimana Presiden Jokowi harus merombak kabinet nanti? Koordinator Formappi, Sebastian Salang di Jakarta, Jumat (20/5) menyatakan, reshuffle harus menghasilkan sinergitas dari para menteri yang memahami program prioritas pemerintah yang disebut Nawacita. Menteri juga harus memiliki gaya kepemimpinan dan komunikasi yang terbuka, berani, dan blak-blakan.

Karena itu, jika ada yang merasa terganggu dengan gaya komunikasi beberapa menteri yang blak-blakan dan transparan, itu perlu dipertanyakan. ”Perlu diingat kegaduhan yang dibuat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli dan Menteri ESDM, Sudirman Said bersifat positif. Mereka membuka kebobrokan yang terjadi di pemerintahan dan publik sangat membutuhkan itu,” kata

Sebastian mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat membutuhkan figur menteri yang memiliki gaya komunikasi blak-blakan seperti Rizal Ramli. Karena mereka akan membuka ke publik tentang berbagai hal yang merugikan rakyat banyak, apalagi jika itu dilakukan oleh orang-orang di dalam pemerintahan sendiri. ”Saya menilai gaya komunikasi Rizal Ramli sangat dibutuhkan oleh Presiden Jokowi dan publik diuntungkan,” katanya.

Sebastian tak sependapat dengan Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI, Dadang Rusdiana, yang meminta Presiden Jokowi mencopot Rizal Ramli atau Sudirman Said karena dinilai kerap membuat gaduh. Direktur Eksekutif Lingkar Madami (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, Presiden Jokowi harus mencari figur menteri yang seperti Rizal Ramli yang bekerja sesuai arahan Nawacita dan sangat terbuka atau transparan.

Saat ini, kata dia, ada tiga peta wajah Menteri Kabinet Kerja. Pertama, menteri yang bekerja sesuai arahan Nawacita, kedua, anggota kabinet yang bekerja tidak berdasarkan arahan Nawacita. Mereka selalu berjalan sendiri dengan agenda masing-masing. Ketiga, para menteri yang berada di tengah. Mereka bekerja sesua arahan Presiden Jokowi, tetapi lupa melihat fenomena kekinian. Dari ketiga wajah kabinet saat ini, Ray Rangkuti mengatakan, Rizal Ramli berada pada posisi pertama, karena bekerja sesuai arahan Nawacita.

Jokowi Diuntungkan

Sementara itu masih terkait dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, mengatakan, hal itu menguntungkan posisi politik Presiden Jokowi. Sebab, Novanto sendiri dikenal lebih dekat dengan Luhut Pandjaitan. Sehingga kekuatan yang dibawa Golkar akan lebih mudah dibawa mendukung Presiden.

“Ini juga mengurangi potensi ketegangan antara presiden dengan Jusuf Kalla sebagai Wapres, karena penguasa Golkar sekarang adalah saingan Pak Kalla,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Djayadi, soliditas kepemimpinan Jokowi bisa lebih terjaga dan stabil sampai 2019. Dan tak tertutup kemungkinan, Golkar akan mendukung Jokowi di Pilpres yang akan datang. –

( fan/ags/AR-3 )

Sumber Berita :
www.koran-jakarta.com/reshuffle-harus-merujuk-kinerja/

Baca Juga :

0 komentar