Cari Di Sini

DPR Sesalkan Penghapusan Perda Terkait Pendidikan Gratis

6/27/2016 03:13:00 PM

Sumber Foto : www.jawapos.com

JawaPos.com -

Di antara 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ternyata 72 di antaranya mengatur terkait pendidikan.

Padahal sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaskan bahwa Perda yang dibatalkan hanya fokus pada persoalan investasi, retribusi, dan pajak.‎

‎Beberapa di antaranya yakni, Perda Nomor 14 Tahun 2003 Kabupaten Nias Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Perda Nomor 4 Tahun 2010 Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam.

Perda Nomor 5 Tahun 2009 Kabupaten Sarolangun Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Gratis serta Perda Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat tentang Pendidikan Gratis.

Kebijakan itu sangat disesalkan oleh anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana. Menurutnya Perda berkaitan pendidikan gratis sejatinya tak seharusnya dibatalkan.

"Itu nggak bisa dibatalin selama APBD-nya (anggaran pendapatan dan belanja daerah) mampu," ujarnya kepada JawaPos.com di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Namun, pendidikan gratis yang boleh dilakukan pemerintah daerah dibatasi di tingkat SMA/SMK saja. ‎Untuk menggratiskan biaya perguruan tinggi (PT) itu bukan lagi kewenangan Pemda. "Kalau PT yang digratiskan, itu sudah melampaui batas," terangnya.

Sekretaris Fraksi Hanura itu memandang, Mendagri perlu menjelaskan terkait Perda Pendidikan yang dihapus. "Apa‎kah melampaui kewenangan atau diskriminatif. Itu perlu dijelaskan, karena abu-abu sekali," pintanya.

Pemerintah Daerah pun menurut Dadang sejatinya bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)‎ jika memang berkeberatan dengan pencabutan Perda itu. "Keputusan pejabat publik bisa di PTUN-kan. Selama alasannya jelas, kenapa tidak," sarannya.

Di sisi lain, legislator asal Jawa Barat itu menyarankan komisi X DPR memanggil kepala daerah yang Perda Pendidikannya dibatalkan. "Kami coba klarifikasi di komisi X. Kita juga minta pemerintah tidak tergesa-gesa. Karena ini kan hanya diberi waktu 14 hari," tukas Dadang.

( dna/JPG )

Sumber Berita :
www.jawapos.com/read/2016/06/27/36565/dpr-sesalkan-penghapusan-perda-terkait-pendidikan-gratis

Baca Juga :

0 komentar