Cari Di Sini

Konsekuensi Koalisi Harus Legowo Bila Kader Parpol Pendukung Dicopot

6/10/2016 01:32:00 PM

Sumber Foto : rimanews.com

Rimanews -

Sinyalemen perombakan atau reshuffle kabinet jilid II semakin menguat. Terlebih lagi hal itu dilontarkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan haul ke-3 Taufiq Kiemas.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, reshuffle kabinet memang menjadi otoritas penuh Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Partai Hanura sebagai partai pendukung pemerintah hanya bisa mendukung setiap keputusan presiden.

"Sinyal reshuflle itu sudah lama, dan di saat Haul Pak Taufiq Kiemas muncul kembali," kata Dadang, Jumat (10/06/2016).

Presiden Jokowi, lanjut Dadang, tentu memiliki pertimbangan momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle.

"Termasuk siapa saja yang akan direshuffle," kata Dadang.

Apa-pun keputusan Presiden Jokowi, Dadang memastikan, Partai Hanura tetap mendukung. Sebab, reshuffle kabinet merupakan konsekuensi berkoalisi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku teringat reshuflle kabinet saat memberikan sambutan di Haul ke-3 Taufiq Kiemas.

Saat itu, Presiden Jokowi memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj terkait tidak adanya Menteri Kabinet Kerja dari kalangan NU.

"Saya klarifikasi pernyataan pak kyai Said Aqil mengenai menteri NU. Jadi, diam-diam saya hitung ada enam, dari NU itu ada. Dari Muhammadiyah, Pak Haedar enggak bertanya, saya enggak hitung. Saya jadi ingat reshuffle kalau seperti ini," kata Presiden Jokowi di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta, Rabu (08/06/2016).

( Reporter : Bowo )

Sumber Berita :
nasional.rimanews.com/politik/read/20160610/286114/Konsekuensi-Koalisi-Harus-Legowo-Bila-Kader-Parpol-Pendukung-Dicopot

Baca Juga :

0 komentar