Cari Di Sini

Wapres: Pemangkasan Anggaran K/L Pasti Pengaruhi Program Pemerintah

6/10/2016 02:39:00 PM

Sumber Foto : beritasatu.com

Jakarta-

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 50 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, akan mempengaruhi sejumlah program yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Namun, dijelaskannya, bahwa pemerintah tidak akan mengurangi anggaran dari program strategis atau prioritas.

"Ya pasti berpengaruh (pemangkasan anggaran dengan program). Ya pasti, pasti ada yang terganggu tapi yang penting bukan yang sangat prirotas. Tidak mungkin tidak (dikurangi)," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (10/9).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan terus berupaya efek dari pengurangan anggaran tersebut tidak akan berpengaruh terlalu besar pada program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pengurangan anggaran di K/L akan lebih diutamakan pada anggaran belanja rutin, seperti perjalanan dinas, seminar, ataupun iklan.

Menurut JK, pemangkasan anggaran terpaksa dilakukan pemerintah karena penerimaan negara tidak sesuai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sedangkan, diatur bahwa anggaran negara tidak boleh defisit melebihi tiga persen.

"Anggaran itu kan terdiri dua hal. Pertama, penerimaan dan pembiayaan. Oleh Undang-Undang (UU) bedanya tidak boleh lebih dari tiga persen dari Produk Domestik Bruto defisitnya. Sekarang yang terjadi anggaran ini kan dibuat 2015, perkembangan waktu, perkembangan ekonomi dunia menyebabkan sisi penerimaannya kita tidak bisa capai sesuai APBN 2016 ini. Karena itu (penerimaan) tidak bisa dicapai maka otomatis pengeluarannya harus diturunkan. Kalau tidak defisitnya bisa lebih dari tiga persen. Itu melanggar UU," jelasnya.

Terkait anggaran pendidikan yang berkurang, JK mengatakan bahwa pengurangan itu pasti dilakukan karena mengacu pada penerimaan negara yang juga berkurang. Tetapi, alokasi besarannya tetap, yaitu 20 pesen dari APBN.

"Kalau pendidikan itu otomatis (berkurang) karena dia 20 persen dari pada total APBN. Jika APBN nya turun otomatis tetap 20 persen tetapi nominalnya turun," ujarnya.

Seperti diberitakan, dalam usulan RAPBNP 2016, pemerintah mengurangi anggaran K/L sebesar Rp 50 triliun dan juga mengurangi pemberian Dana Alokasi Khusus untuk provinsi mencapai Rp 10 triliun.

Tetapi, pemangkasan anggaran sejumlah K/L ditolak oleh DPR. Di antaranya, adalah pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Berdasarkan hasil kesimpulan rapat, Komisi X tidak menyetujui pemotongan pagu anggaran Kemdikbud sebesar Rp 6,5 persen.

Penolakan anggaran ini disampaikan sejumlah fraksi. Salah satunya dari anggota Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana. Dia mempertanyakan pemotongan anggaran di Kemdikbud. Pasalnya, pendidikan dalam dimensi pembangunan manusia. Maka seharusnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak dapat menyamaratakan pemotongan di setiap sektor.

Pendapat senada disampaikan Doni Ahmad dari Fraksi PPP. Ia menegaskan, seharusnya anggaran Kemdikbud tidak mengalami penurunan. "Kemdikbud harus berani mendiskusikan ini dengan pemerintah, terlihat konsistensi pemotongan, karena Menteri sangat loyal sekali mengikuti apa yang jadi kebijakan pemerintah," kata Doni.

Doni menuturkan, pihaknya memahami adanya penurunan realisasi penerimaan. Namun, yang dipertanyakan dari total pemotongan Rp 50 triliun. Kemkeu tidak melihat prioritas. Pasalnya, pemotongan ini bagi di semua kementerian termasuk untuk Kemdikbud yang mendapat pemotongan 13 persen atau Rp 6,5 triliun dari Rp 50 triliun anggaran yang dipotong.

Komisi X juga menolak pemotongan anggaran untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Seperti diketahui, Kemristekdikti harus mengalami pemotongan Rp 1,8 triliun dari total anggarannya sebesar Rp 32 triliun.

Untuk menyepakati pengurangan angaran ini, Komisi X akan menjadwalkan rapat kerja (Raker) selanjutnya bersama Kemdikbud dan Kemristekdikti.

( Novi Setuningsih/PCN )

Sumber Berita :
beritasatu.com/makro/369260-wapres-pemangkasan-anggaran-kl-pasti-pengaruhi-program-pemerintah.html

Baca Juga :

0 komentar