Cari Di Sini

Rencana Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru, DPR Bentuk Panja

8/26/2016 05:52:00 PM

Sumber Foto : www.jawapos.com

JawaPos.com -

Pemerintah berencana memotong tunjangan profesi guru sebesar Rp. 23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Sontak hal ini menimbulkan pro dan kontra.

Ketua DPR Ade Komarudin misalnya, dia meminta agar pemangkasan APBNP 2016 tidak menganggu anggaran bagi para guru. Begitupula rekan satu partainya di komisi pendidikan, Popong Otje Djunjunan, dia meminta agar rencana itu tidak terealisasi.

Namun, menurut Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana, pemotongan itu sifatnya penyesuaian atas kebutuhan riil tunjangan profesi guru. Pasalnya, sejumlah guru bersertifikasi telah memasuki usia pensiun.

Selain itu, tentunya ada ketidakakuratan perhitungan jumlah guru yang akan disertifikasi tahun ini. Jadi pada dasarnya, tidak mengganggu guru yang sudah berjalan tunjangan profesinya.

"Gak ada yang dipotong, itu guru yang sudah pensiun, dan guru yang belum disertfikasi. Jadi yang harus hati-hati itu pada akurasi data saja, jangan sampai salah. Akhirnya ikut terpotong yang sudah mendapat sertifikasi," ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (26/8).

Diketahui , dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan, jumlah guru yang berhak menerima tunjangan profesi hanya 1.300.758 orang dari jumlah awal 1.221.947 orang.

Kata politikus Hanura itu, perlu adanya rekonsiliasi data. Komisi X sendiri akan mencocokkan data Kemendikbud yang membenarkan adanya pemotongan, dengan data yang ada di daerah.

Sebab, dalam beberapa kunjungan ke daerah selalu terjadi perbedaan data antara Kemendikbud dengan daerah. Ini tentunya sering berdampak pada mengendapnya dana kas daerah.

Sebagai contoh pada 2015, sekitar Rp. 19 triliun mengendap di kas daerah. "Ini yang akan kita evaluasi. Sehingga di masa sidang ini kita bentuk Panja guru dan tenaga kependidikan, agar masalah data dan kebutuhan guru ini terawasi dengan baik," sebut sekretaris fraksi Hanura itu.

Jangan sampai pemotongan itu berdampak pada tidak dibayarkannya tunjangan kepada guru karena salah menganalisis data. "Itu yang bahaya," tegasnya.

Apakah ada penyelewengan terhadap dana yang mengendap itu? Kata dia, guru yang disertifikasi perlu didata ulang untuk melihat atau tidaknya penyelewengan.

Terutama, setelah ada syarat bahwa pencairan sertifikasi bagi guru honor yang mengajar di sekolah milik pemerintah, disyaratkan memiliki SK Bupati. Maka banyak guru yang tidak bisa memenuhi itu. "Karena rata-rata bupati tidak mau membuat SK, sehingga tunjangannya tidak bisa dicairkan," pungkas legislator asal Jawa Barat itu.

( dna/JPG )

Sumber Berita :
www.jawapos.com/read/2016/08/26/47184/rencana-pemangkasan-tunjangan-profesi-guru-dpr-bentuk-panja

Baca Juga :

0 komentar