Cari Di Sini

Hanura Tolak Calon Kepala Daerah Berstatus Terpidana

9/13/2016 04:51:00 PM

Sumber Foto : rimanews.com

Rimanews -

Partai Hanura menolak keputusan Komisi II DPR yang membuka peluang terpidana mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah.

Aturan tersebut tertuang dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan.

"Fraksi Hanura menolak, itu sangat bertentanganan dengan akal sehat masyarakat. Yang jelas Hanura menolak," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/09/2016).

Katanya, Fraksi Hanura sejalan dengan pemikiran KPU yang menolak revisi tentang persyaratan pencalonan kepala daerah.

"Tadi kami sudah menyatakan surat resmi ke komisi II, Fraksi Hanura menolak terpidana percobaan bisa mencalonkan diri pada pilkada. Jadi kalau misalkan ada pendapat Fraksi Hanura sebelumnya yang mendukung sudah ditarik," katanya.

Dalam surat itu, pengambilan keputusan tidak memenuhi prosedur. Beberapa fraksi menolak. Pengambilan keputusan tidak melalui mekanisme yang benar.

"Kami sudah menyatakan seperti itu," kata Dadang.

Oleh karena itu, ia meminta agar keputusan Komisi II tersebut dibahas ulang. "Ya dibahas ulang. Publik juga sudah membicarakan ini. DPR RI sudah mesti meresponsnya. Kemudian Fraksi Hanura mencabut pernyataan lisan yang disampaikan di komisi II," kata dia.

( Reporter : Zul Sikumbang )

Sumber Berita :
rimanews.com/nasional/politik/read/20160913/303449/Hanura-Tolak-Calon-Kepala-Daerah-Berstatus-Terpidana

Baca Juga :

0 komentar