Cari Di Sini

KPU: Ahok Boleh Kampanye

11/17/2016 01:00:00 PM

JAKARTA --

Penetapan tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama tidak akan mengubah status Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ahok tetap berhak menjalani proses Pilkada DKI Jakarta 2017, termasuk menjalankan kampanye.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menuturkan, status Ahok tetap sebagai salah satu kandidat calon gubernur meski telah ditetapkan sebagai tersangka. "Status Pak Ahok tidak berubah, beliau tetap sebagai calon, bisa mengikuti seluruh tahapan yang ada," tutur dia kepada Republika, Rabu (16/11).

Saat ini, tahapan kampanye pilkada sedang berlangsung. Ahok dan pasangannya, Djarot Saeful Hidayat, pun tetap bisa melaksanakan kegiatan kampanye dan tahapan lain sesuai jadwal dari KPU DKI Jakarta. "Kampanye itu hak mereka (pasangan Ahok-Djarot), jadi boleh berkampanye boleh tidak. Itu hak calon untuk berkampanye," ujar dia.

Berdasarkan Pasal 88 Ayat 1 huruf b dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pasangan calon baru dibatalkan pencalonannya jika melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih. Selain itu, harus ada juga putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara.

Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra mengiyakan, penistaan agama termasuk delik umum sehingga tak membatalkan pencalonan tersangka kasus itu. Pencalonan Ahok hanya bisa dibatalkan bila yang bersangkutan melanggar Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Sementara itu, menyusul penetapan tersangka kemarin, sejumlah tokoh muda Partai Golkar meminta DPP Golkar mencabut dukungan terhadap Ahok. Penetapan Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama dinilai dapat merugikan Golkar secara jangka panjang.

Politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, rencananya surat permintaan tersebut akan dilayangkan pekan ini. "Sebelum itu, kami akan bertemu dulu dengan berbagai pihak, seperti dewan pembina dan tokoh-tokoh Golkar lainnya. Kami akan layangkan surat ke DPP secepatnya pekan ini," ujar Doli dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, permintaan pencabutan dukungan ini dengan masukan Dewan Pembina Partai Golkar beberapa waktu lalu. Menurut Doli, rekomendasi pencabutan penting mengingat adanya potensi kerugian yang dialami Partai Golkar ke depannya. Ahok, kata dia, saat ini sudah menjadi beban politik Partai Golkar. "Mayoritas pendukung Golkar adalah umat Islam. Kami minta DPP mempertimbangkan saran pencabutan dukungan ini," kata Doli menambahkan.

Sebaliknya, DPD Partai Golkar DKI Jakarta menyatakan akan tetap mendukung pasangan calon Ahok-Djarot. "Kita percaya pada profesionalisme polisi. Sehingga sejak perkembangan hari ini, dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka, Golkar DKI tetap mendukung Ahok," kata Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi, kemarin. Terlepas dari status tersangka Ahok, menurutnya, Tim Pemenangan Ahok-Djarot tetap melakukan persiapan-persiapan pemenangan.

PDI Perjuangan juga memastikan tak mencabut dukungan terhadap Ahok. "Sesuai dengan mekanisme yang ada, dukungan PDI Perjuangan terhadap pasangan Ahok-Djarot tetap dan tidak berubah. Partai mendukung untuk terus berjuang menawarkan gagasan terbaik untuk DKI," kata Sekjen DPP PDI perjuangan Hasto Kristiyanto, kemarin.

Hasto menyebut Pilkada DKI 2017 selanjutnya tetap proses demokrasi yang wajar. Untuk itu, semua pihak diharapkan bisa berkompetisi secara sehat, berkeadilan, dan menawarkan gagasan terbaik untuk masa depan DKI Jakarta.

Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana juga menegaskan, partainya tetap berkedudukan sebagai partai pengusung Ahok-Djarot. ''Tidak masalah, sampai saat ini kita konsisten. Tersangka itu kan hanya satu tahapan dari proses penegakan hukum yang berkeadilan, kita tunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap,'' kata Dadang saat dihubungi Republika, kemarin.

Dadang menyatakan, tidak ada kekhawatiran elektabilitas dan popularitas Ahok turun meski statusnya sebagai tersangka. Sebab, menurut dia, kasus yang menjerat Ahok sejauh ini bukan korupsi, melainkan penistaan agama yang masih memunculkan pro-kontra di masyarakat.

Media Cina

Sementara itu, media-media di Cina ikut menyoroti penetapan tersangka atas Ahok, kemarin. South China Morning Post (SCMP) mengaitkan penetapan tersangka tersebut dengan prediksi soal runtuhnya tatanan sosial dan politik di Indonesia untuk jangka panjang. Mereka mengutip Marcus Mietzer, Indonesianis dari Australia National University yang menyebut bahwa kasus Ahok mencerminkan bahwa rasialisme dan sentimen keagamaan masih mengakar di masyarakat Indonesia.

"Ini akan meningkatkan tensi politik hingga bertahun-tahun mendatang," kata Mietzer kepada SCMP. SCMP juga mengatakan bahwa kasus Ahok bisa meruntuhkan bangunan demokrasi yang telah dibangun Indonesia sejak reformasi. Berita tersebut juga disertai berbagai gambar kericuhan pada pengujung Aksi Damai 4/11.

Xinhua, media milik Pemerintah Cina, juga menyoroti penetapan tersangka terhadap Ahok, kemarin. Media tersebut memang telah lama mengikuti kasus dugaan penistaan agama terhadap Ahok. Berbeda dengan SCMP, Xinhua memaparkan apa adanya soal penetapan tersangka kemarin.

( rep: Umar Mukhtar, Dian Erika Nugraheny, Qommarria Rostanti, Eko Supriyadi, mg01, ed: Fitriyan Zamzami )

Sumber Berita :
republika.co.id/berita/koran/pro-kontra/16/11/17/ogrvc625-kpu-ahok-boleh-kampanye

Baca Juga :

0 komentar