Cari Di Sini

Setya Novanto Menang Praperadilan, Hanura: Patuhi dan Tak Boleh Ada Tafsir Lain!

9/29/2017 09:46:00 PM

Sumber Foto : okezone.com

JAKARTA -

Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menetapkan status tersangka Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto yang dituduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak sah.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana menuturkan apapun keputusan yang diambil hakim tunggal Cepi Iskandar harus dipercayai, dipatuhi serta jangan ada lagi tafsir pasca putusan tersebut.

"Kita kan negara hukum, tentunya apapun yang diputuskan oleh hakim kita harus mempercayai dan mematuhinya. Tidak boleh kemudian ini kita membuat tafsir yang lain-lain," ujar Dadang kepada Okezone, Jumat (29/9/2017).

Anggota Komisi X DPR RI itu memaklumi adanya pihak yang tak puas atas putusan hakim itu. Menurut Dadang, ketidakpuasan itu merupakan konsekuensi aatas putusan yang telah diketuk sang hakim

"Tentu ada pihak yang puas maupun tidak puas dengan keputusan ini. Tapi ya konsekeensi dari negara hukum yang menghormati sistem peradilan, ya sudah ikuti saja," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan kuasa hukum Setya Novanto, dalam sidang putusan praperadilan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Dalam bacaan amar putusannya hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, Jumat, (29/09/2017).

"Hakim praperadilan berkesimpulan bahwa penetapan yang dilakukan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan perundang-undangan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KUHAP dan SOP KPK," kata Cepi, saat membaca amar putusannya.

( aky / Bayu Septianto )

Sumber Berita :
news.okezone.com/read/2017/09/29/337/1785891/setya-novanto-menang-praperadilan-hanura-patuhi-dan-tak-boleh-ada-tafsir-lain

Baca Juga :

0 komentar