Cari Di Sini

Sumber Foto : kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com -

Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana memprediksi bakal ada ada Koalisi Merah Putih (KMP) versus Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jilid dua sebagaimana terjadi di Pemilu 2014.

Hal itu, kata dia, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan presidential threshold (PT) sehingga besarannya tetap 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

"Saya kira KMP-KIH jilid kedua juga akan terjadilah. Jadi kita udah siap untuk itu," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Menurut Dadang, hal itu akan terjadi lantaran saat ini hanya ada dua pasangan calon presiden yang mungkin bertarung di pemilu 2019, yakni Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebagai partai pengusung Jokowi di pemilu 2019, Hanura pun optimistis Jokowi akan unggul dibanding penantangnya.

"Ya kami makin optimis, itu karena kami sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres kami harus konsisten," lanjut dia.

( Penulis: Rakhmat Nur Hakim / Editor: Sabrina Asril )

Sumber Berita :
nasional.kompas.com/read/2018/01/12/17364021/presidential-threshold-20-persen-hanura-sebut-akan-ada-kmp-vs-kih-jilid-dua

Sumber Foto : kumparan.com

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait perbuatan zina dalam kumpul kebo serta perilaku LGBT bisa dipidana. Dengan adanya putusan itu maka kumpul kebo hingga LGBT tak bisa dipidana.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengkhawatirkan putusan MK tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Terlebih menurutnya masalah kumpul kebo dan LGTB merupakan perbuatan melanggar norma agama.

"Terlepas dari kewenangan yang dimiliki MK tentunya putusan tersebut bakal memunculkan kegaduhan yang luar biasa. Dan itu sangat kontraproduktif," ucap Dadang saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Kamis (14/22).

Lebih lanjut dia menjelaskan, selama ini Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur soal perkawinan. Berdasarkan UU tersebut, jelas Dadang, telah diatur bahwa perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya putusan MK tersebut, ia menilai bahwa telah terjadi kemunduran moral. "Ini kemunduran moral yang sangat luar biasa," tegas anggota Komisi X DPR itu.

Dadang mengaku kecewa dengan putusan MK yang menolak gugatan tersebut. Namun, meski begitu ia menyarankan agar tetap menghormati putusan MK.

"Kita tetap menghormati MK yang diberi kewenangan oleh UUD 45. Tapi wajar kalau saya kecewa dengan putusan tersebut," imbuhnya.

Untuk diketahui, permohonan gugatan diajukan pihak yang menjadi pemohon ini adalah Guru Besar IPB Euis Sunarti dengan beberapa orang lainnya. Mereka menggugat Pasal 284 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5; Pasal 285; dan Pasal 292 KUHP yang mengatur soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan. Pasal-pasal tersebut saat ini ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

( Writer : Jihad Akbar, Editor : Ananda Teresia, Reporter : Mirsan Simamora )

Sumber Berita :
kumparan.com/jihad-akbar1487918664529/hanura-keputusan-mk-soal-kumpul-kebo-dan-lgbt-adalah-kemunduran-moral

Sumber Foto : jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA -

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan guru merupakan pilar penting pendidikan.

Namun, Dadang menyadari penghormatan bangsa kepada guru belum sepenuhnya ideal.

Walaupun sudah ada undang-undang yang menempatkan guru dan dosen sebagai profesi terhormat, serta tunjangan-tunjangan yang diberikan.

"Pada kenyataannya masih banyak guru yang hidup dengan honor yang seadanya yaitu guru non-PNS. Ini yang harus menjadi perhatian bersama," kata Dadang, Sabtu (25/11).

Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR itu mengatakan coba lihat di daerah pelosok-pelosok pedesaan, lebih banyak guru honor dibandingkan dengan yang PNS.

Menurut Dadang, rata-rata di setiap sekolah jumlah guru honor adalah 60 persen. Dadang mengatakan dengan kondisi seperti ini dapat disimpulan bahwa kualitas penyelenggaran pembelajaran di Indonesia sangat tergantung pada guru honor.

Di sisi lain guru honor ini nasibnya masih memprihatinkan. Selain persoalan honor yang masih rendah atau banyak yang gajinya kurang dari Rp 500 ribu per bulan, nasib para guru yang menjadi honorer belasan tahun tidak pasti pula untuk diangkat menjadi PNS.

Sebab, revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak pernah selesai karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum bersedia melanjutkan pembahasan dengan DPR.

"Jadi di hari guru ini pesan saya mari hormati guru, mari sejahterakan guru," tegasnya.

( boy/jpnn )

Sumber Berita :
jpnn.com/news/dpr-sebut-nasib-guru-non-pns-masih-memprihatinkan

Sumber Foto : okezone.com

JAKARTA –

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan perlu adanya transparansi dari tim independen untuk memperbaiki citra Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), yang kerap tercoreng karena kasus kekerasan.

Hal ini menyusul meninggalnya calon Praja Tingkat 1 Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) angkatan 28 tahun 2017, Dea Rahma Amanda (17). Perempuan asal Lampung itu dinyatakan meninggal karena sakit dan kelelahan saat mengikuti pendidikan dasar (diksar) di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

"Kalau mendengar penjelasan dari rektor IPDN ini disebabkan karena kelelahan fisik, bukan karena kasus kekerasan. Namun tentunya karena selama citra IPDN selalu lekat dengan model perpeloncoan, maka tentunya diperlukan transparansi oleh tim independen untuk menjaga syak wasangka buruk dari masyarakat," jelas Dadang kepada Okezone, Selasa (3/10/2017).

Dadang mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bisa segera melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Memang dari sisi kepemilikan dan tanggungjawab IPDN itu berada langsung di bawah naungan Kemendagri. Tapi dari sisi pengawasan dihubungkan dengan Standar Nasional Pendidikan maupun tanggung jawab pendidikan berdasarkan UU Pendidikan Tinggi, maka kemenristekdikti bisa melakukan penyelidikan bersama-sama dengan Kemendagri," katanya.

Dadang menjelaskan perlunya sinergi antar kedua kementerian ini guna memperbaiki citra pendidikan di Indonesia, khususya terhadap IPDN.

"Karena bagaimanapun ini akan berdampak tidak baik pada citra pendidikan, kalau tidak dijelaskan secara transparan kepada masyarakat," pungkas Dadang.

( fzy / Bayu Septianto )

Sumber Berita :
news.okezone.com/read/2017/10/03/337/1787520/dpr-perlu-adanya-tim-independen-perbaiki-citra-ipdn